• Paradigma perubahan sosiologi dan perubahan hukum dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

    oleh: M. KHOIRUL ROJIKIN
    NIM: 1711143058
    KELAS: HES 3-C
    Paradigma perubahan sosiologi dan perubahan hukum dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga


    kekerasan dalam rumah tangga atau bisa di kenal KDRT, adalah persoalan yang rumit untuk di pecahkan. Dimana pelaku KDRT benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah ia lakukan adalah merupakan tindak KDRT. Atau, bisa jadi pula, pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan KDRT. Hanya saja, ia mengabaikannya lantaran berlindung diri di bawah norma-norma tertentu yang telah mapan dalam masyarakat. Sehingga menganggap perbuatan KDRT sebagai hal yang wajar dan pribadi.
                Tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa perempuan (isteri) dan anak di Indonesia. menjadi perhatian serius banyak pihak. Buruknya kondisi perempuan dan anak korban kekerasan yang mengalami berbagai bentuk kekerasan baik fisik, psikis, serta seksual bahkan membuat pemerintah Indonesia dengan dorongan banyak pihak segera merespon kondisi ini. Pemerintah Indonesia dengan dorongan berbagai pihak kemudian mengesahkan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga ( UU PKDRT). Meskipun Undang-Undang PKDRT telah 11 tahun diimplementasikan, namun tetap saja masih banyak perempuan (isteri) dan anak yang menjadi korban KDRT. KDRT tidak hanya berbahaya bagi perempuan (isteri) yang menjadi korban kekerasan namun juga berbahaya bagi anak-anak yang berada dalam keluarga yang dipenuhi dengan kekerasan.
                Dari keterangan di atas mengaitkan ke dalam paradigma perubahan sosial dan perubahan hukum. Dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan sektor hukum sementara di pihak lain perubahan hukum juga berpengaruh terhadap perubahan sosial.[1] Di mana sesuatu yang di atur di undang-undang akan merubah perilaku dalam masyarakat dalam menyikapi larangan atau anjuran dalam undang-undang dan sebabkanya juga bahwa perilaku yang merugikan orang lain akan mempengaruhi perubahan hukum atau undang-undang yang di buat oleh pemerintah.

                Analisis uu Ri no23 tahun 2004 PKDRT dalam paradigma perubahan sosial dan hukum.
                [2] Pada Pasal 2 UU PKDRT disebutkan bahwa lingkup rumah tangga meliputi (a) suami, isteri, dan anak, (b) orang-orang yang memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau (c) orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut sehingga dipandang sebagai anggota keluarga. Identifikasi kekerasan terhadap pekerja rumah tangga sebagai kekerasan domestik sempat mengundang kontraversi karena ada yang berpendapat bahwa kasus tersebut hendaknya dilihat dalam kerangka relasi pekerjaan (antara pekerja dengan majikan). Meskipun demikian, UU PKDRT mengisi jurang perlindungan hukum karena sampai saat ini undang-undang perburuhan di Indonesia tidak mencakup pekerja rumah tangga. Sehingga korban kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
                UU PKDRT merupakan terobosan yang paling relevan untuk meminimalisir kkerasan dalam rumah tangga. Pada masa sebelum UU PKDRT ada, kasus-kasus KDRT sulit untuk diselesaikan secara hukum. Hukum Pidana Indonesia tidak mengenal KDRT, bahkan kata-kata kekerasan pun tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kasus-kasus pemukulan suami terhadap isteri atau orang tua terhadap anak diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal tentang penganiayaan, yang kemudian sulit sekali dipenuhi unsur-unsur pembuktiannya, sehingga kasus yang diadukan, tidak lagi ditindaklanjuti. dalam kasus tersebut menjadikan paradigma perubahan hukum yang atau terbentuknya UU PKDRT pasal 2 yang kerap menjadikanya wanita, anak dan pembantu rumahtangga menjadi korban PKDRT. Dan dalam hal ini pemerintah bermaksud merubah sosial dalam masyarakat menjadi lebih baik. Pada dasarnya hukum sebagai pelayan kebutuhan masyarakat, agar hukum tidak tertinggal oleh laju perubahan masyarakat.[3] Dan hukum juga dapat menciptakan perubahan dalam masyarakat atau setidak-tidaknya dapat memacu perubahan-perubahan.[4] Tetapi meskipun kasus PKDRT masih marak di indonesia setidaknya kasus PKDRT menjadi terminimalisir.
                UU PKDRT memberikan pemahaman yang lebih variatif tentang jenis-jenis kekerasan. Tidak hanya kekerasan fisik tapi juga kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (Pasal 5 UU PKDRT). Pemaknaan jenis kekerasan ini mengakomodasi pengalaman perempuan yang mengalami kekerasan dan sejalan dengan definisi kekerasan dalam Pasal 1 Deklarasi Internasional Pengapusan Kekerasan terhadap Perempuan yakni, setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.[5] Dalam pasal ini lebih mengarah kepada paradigma yang ke dua “hukum dapat menciptakan perubahan dalam masyarakat atau setidak-tidaknya dapat memacu perubahan-perubahan”. Dalam paradikma ini hukum sebagai alat untuk merekayasa masyarakat untuk tidak bertindak semena-mena terhadap perempuan, karena kasus PKDRT lebih cenderung kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (Pasal 5 UU PKDRT). Dan hukum juga sebagai alat merubah para pelaku kekerasan menjadi pribadi yang lebih baik untuk masa sekarang dan akan datang.[6]
               
                Upaya pencegahan KDRT merupakan kewajiban bersama antara pemerintah dan masyarakat. Semangat di atas yang kemudian dicoba dimasukkan dalam UU PKDRT. Hal ini terkait dengan locus terjadinya KDRT di ranah privat, sehingga Pemerintah tidak dapat begitu saja masuk dan memantau rumah tangga tersebut secara langsung. Sehingga dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam memantau dan mencegah terjadinya KDRT di lingkungannya. Kewajiban masyarakat ini diakomodir dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU PKDRT. Bahkan dalam Pasal 15 dirinci mengenai kewajiban “setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk
    a)     mencegah berlangsungnya tindak pidana;
    b)     memberikan perlindungan kepada korban;
    c)      memberikan pertolongan darurat; dan
    d)     membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.[7]
                Dalam pasal ini masuk dalam paradigma yang ke dua bahwasanya hukum di ciptakan untuk mengantisipasi atau menghadapi persoalan hukum yang tidak di inginkan.
                Namun, terobosan ini masih belum dirasakan manfaatnya oleh korban KDRT. Hal ini dikarenakan masyarakat juga masih banyak yang tidak peduli dengan KDRT di lingkungannya. Misalnya dengan tidak bersedianya menjadi saksi bagi kasus KDRT yang terjadi di depan matanya, dengan alasan takut menjadi saksi, takut mendapatkan ancaman dari pelaku, takut mencampuri urusan rumah tangga orang, ataupun alasan lainnya terkait dengan posisi, status, ekonomi dan juga keselamatan yang bersangkutan. Padahal, kesediaan orang untuk menjadi saksi ini sangat diperlukan korban dalam mencari keadilan, baik melalui jalur hukum maupun non hukum. Bahkan kepedulian masyarakat terhadap upaya pencegahan terjadi KDRT baik yang pertama kali maupun yang berulang juga sangat membantu korban. Hal ini terkait dengan upaya penjeraan bagi pelaku yang berarti tidak harus melulu dengan hukuman atau denda, tetapi lebih pada bagaimana dapat merubah perilaku pelaku yang penuh kekerasan dalam setiap penyelesaian masalah rumah tangganya tersebut.
                Menghadapi kasus KDRT yang meningkat dari waktu ke waktu, maka berbagai usaha dan cara mesti dilakukan oleh semua pihak sebagai wujud pekedulian terhadap persoalan sosial bersama. Semua langkah menuju ke arah penghapusan tindak KDRT itu dapat dimulai dari usaha-usaha untuk memutus mata rantai penyebab dan pemicunya melalui penguatan jaringan sosial, pemahaman kembali nilai-nilai positif yang terdapat dalam kearifan budaya lokal (local wisdom), di atas semua itu. adalah menjadikan ajaran agama sebagai sumber nilai yang utama melalui langkah-langkah pendalaman dan pelaksanaan ajaran agama yang baik dan benar.
               


               



    [1] Zulfatun ni’mah,sosiologi hukum sebuah pengantar(yogyakarta:TERAS,2012),h.95
    [3] Zulfatun ni’mah,sosiologi hukum sebuah pengantar(yogyakarta:TERAS,2012),h.95
    [4] ibid
    [6] Zulfatun ni’mah,sosiologi hukum sebuah pengantar(yogyakarta:TERAS,2012),h.95

    • 5 comments:

    1. Tinta Hitam9 November 2015 at 01:15

      saya setuju dengan tulisan anda, bahwa KDRT dapat dikurangi dengan perbaikan ahklak masing-masing pihak, akan tetapi juga perlu adanya saling memahami hukum. agar setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan norma-norma dan kaidah hukum.... sehingga tercapailah kluarga yang sejahtera, dan apa yang di maksud sebagai keadilan sosial benar2 tercapai....^_^

      ReplyDelete
    2. Tinta Hitam9 November 2015 at 01:19

      penjelasan mengenai Paradigma hukum kurang dibahas, sehingga pembaca akan sulit memahami maksud dari tulisan anda.....

      ReplyDelete
    3. Unknown14 November 2015 at 19:23

      saya sangat setuju dengan pendapat anda bahwa upaya untuk mencegah KDRT perlu dilakukan guna mengurangi bahkan menjauhkan KDRT dalam setiap keluarga. tetapi untuk paradigma perubahan sosial belum jelas mau dibawa kemana apakah hukum sebagai rekayasa sosial atau hukum sebagai pelayan kebutuhan masyarakat.

      ReplyDelete
    4. Goresan Pemikiran17 November 2015 at 06:04

      . Saya setuju dengan pendapat anda tentang pncegahan KDRT harus dilakukan supaya KDRT tidak lagi terjadi dan akan memberikan efek jera bagi si pelaku. Tapi dlam penjelasan di atas dlm analisis mngenai kedua paradigma hukum trsebut dengan uu KDRT blum trlalu di bahas. Jadi pembaca hanya bisa mmahami kalau pnjlsan di atas hanya mmperjlas beberapa uu tentang KDRT tersebut.. :-)

      ReplyDelete
    5. Goresan Pemikiran17 November 2015 at 06:05

      This comment has been removed by the author.

      ReplyDelete